5 Alasan LBH Jakarta Menolak Wiranto Menjadi Menko Polhukam

Wiranto

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menolak dikukuhkannya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden RI Joko Widodo. pada reshuffle jilid 2, Rabu 27 Juli 2016. 

Seperti yang dirilis dalam Web LBH Jakarta www.bantuanhukum.or.id pada hari Rabu tanggal 27/07/2016.

PRESS RELEASE

Pers Rilis: 1454/SK-Rilis-MKR/2016
5 Alasan Menolak Wiranto menjadi Menko Polhukam

LBH Jakarta menolak dikukuhkannya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden RI Joko Widodo. Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan pada reshuffle jilid 2, Rabu 27 Juli 2016. Alasan penolakan LBH Jakarta berdasarkan pada rekam jejak Wiranto yang (diduga) terlibat kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Tercatat, beberapa (dugaan) pelanggaran HAM yang terjadi saat Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI pada masa Orde Baru.

LBH Jakarta mencatat 5 alasan untuk menolak pengukuhan Wiranto sebagai Menko Polhukam:

Pertaman : Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Wiranto saat dirinya menjabat Panglima ABRI pada masa Orde Baru, meliputi: Tragedi 27 Juli di depan kantor PDI, kerusuhan Mei tahun 1998 yang mengakibatkan kekacauan di berbagai kota, tragedi Semanggi I dan Semanggi II, penculikan dan penghilangan aktivis pada tahun 1997/1998, serta kasus Biak Berdarah. 

Kedua : Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serous Crimes atas Crimes againt humanityterhadap kasus Timor Timur yang menunjukan gagalnya Wiranto. Ia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat dirinya menjabat sebagai Panglima ABRI dan melakukan operasi militer di Timor Timur.

Ketiga : Pemilihan Wiranto sebagai Menko Polhukam juga menunjukan pengingkaran oleh Presiden Joko Widodo atas janjinya untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM di Indonesia dengan memilih seorang Menteri yang diduga kuat melakukan pelanggaran HAM.

Keempat : Kebangkitan Orde Baru di Kabinet Joko Widodo. Terpilihnya Wiranto menjadi Menko Polhukam jelas membuka luka lama para keluarga korban dan para pencari keadilan. Seakan, Presiden Joko Widodo ingin membangkitkan Orde Baru pada Era Reformasi.

Kelima : Presiden Joko Widodo telah melanggar janjinya sendiri untuk tidak melakukan bagi-bagi kursi kepada partai politik. Joko Widodo berjanji akan memilih menteri dari para profesional yang memiliki kredibilitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Indonesia.

Dari 5 alasan di atas, LBH Jakarta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Dipilihnya Wiranto sebagai Menko Polhukam menjadi sinyal yang kuat untuk meredam upaya-upaya pengungkapan serta penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Jakarta, 27 Juli 2016

Hormat Kami,
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Narahubung:
Alghiffari Aqsa, S.H. (081280666410)
Pratiwi Febri, S.H. (081387400670)

Lenin 

www.wenaskobogau.com